Bagi dunia usaha di Indonesia, tahun 2026 membawa babak baru dalam penegakan kepatuhan administratif. Pemerintah kini resmi mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis digital secara lebih ketat melalui dua instrumen utama, yakni kewajiban berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pemberlakuan format Form DGT yang baru. Bagi jajaran manajemen dan tim finansial, memahami aspek teknis serta dasar hukum dari kedua regulasi ini menjadi krusial agar operasional bisnis tetap berjalan tanpa hambatan legalitas.
Mengenal Aturan Baru: Apa yang Berubah dan Apa yang Harus Dilakukan?
Secara garis besar, LKPM 2026 berfungsi untuk memantau realisasi investasi, sementara Form DGT terbaru berperan guna menghindari pajak berganda, sesuai dengan yang tertera di pasal 8 PMK No. 112 Tahun 2025 [1].
Kewajiban LKPM mulai diberlakukan berdasarkan peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021. Dalam regulasi terbaru Perka BKPM 5/2025, pemantauan ini kini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Regulasi terbaru ini juga mengubah sektor-sektor industri yang berkewajiban untuk membuat laporan. Apabila dalam peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 bidang usaha mikro, hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan asuransi tidak diwajibkan untuk menyampaikan LKPM, kini pada Perka BKPM 5/2025, penyampaian laporan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah dan tinggi, khususnya usaha skala menengah dan besar. Usaha yang tidak diwajibkan hanyalah usaha mikro dengan risiko rendah serta kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, sehingga kini jauh lebih banyak perusahaan yang harus menyampaikan LKPM. Berikut ini merupakan ringkasan data riil yang harus diinput dan dilaporkan melalui OSS:
- Realisasi penanaman modal
- Realisasi tenaga kerja
- Realisasi produksi barang dan/atau jasa
- Pemenuhan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU)
- Pemenuhan kewajiban dan kendala operasional, yang meliputi pelatihan TKI dan/atau alih teknologi untuk tenaga kerja Indonesia pendamping, kemitraan, pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola perusahaan yang baik, ketenagakerjaan, K3 dan kesejahteraan pekerja, tanggung jawab sosial perusahaan, serta menambahkan data kepatuhan perizinan dan persyaratan dasar, sehingga pelaporan berorientasi pada audit kepatuhan [2] [3].
Sementara itu, format baru Form DGT per Januari 2026 yang diatur dalam PMK No. 112 Tahun 2025 juga merupakan pembaruan atas tata cara sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018, dimana terjadinya pergeseran Form DGT dari sekadar pemenuhan administratif menjadi uji substansi yang lebih ketat, serta menempatkan Principal Purpose Test (PPT), beneficial owner, dan anti-treaty abuse sebagai dasar penentuan apakah tarif pajak rendah dari tax treaty benar-benar dapat digunakan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang fokusnya lebih pada kelengkapan formal, sehingga perusahaan kini harus memastikan mitra asing tidak hanya lengkap secara dokumen, tetapi juga memenuhi syarat substansi dengan cara melengkapi dan menyerahkan Form DGT format terbaru lalu memvalidasinya melalui sistem Coretax DJP agar wajib pajak asing tersebut tidak terindikasi melakukan penyalahgunaan treaty yang membuat manfaat tax treaty tidak dapat digunakan [4] [5] [6].
Sinkronisasi antara input LKPM dan data yang diperlukan untuk Form DGT akan mengurangi risiko inkonsistensi yang dapat memicu pemeriksaan atau sanksi.
Mengapa Aturan LKPM dan Form DGT Terbaru 2026 Menantang Bagi Perusahaan?
Implementasi kedua aturan ini terlihat menantang, sebab regulasi-regulasi tersebut menuntut koordinasi lintas fungsi yang kompleks dan pembuktian yang sangat substantif: LKPM 2026 memerlukan pelapor untuk menyediakan data dari berbagai departemen (keuangan, HR, legal, operasional, logistik, dan marketing) dalam tenggat waktu triwulanan yang menuntut integrasi data antar departemen yang harus sinkron dan akurat [7]. Sementara di sisi lain, form DGT terbaru yang menuntut verifikasi substansi ekonomi mitra asing (bukan hanya kelengkapan dokumen) membuat perusahaan perlu memastikan mitra luar negeri memenuhi uji PPT, beneficial owner, dan tidak terindikasi penyalahgunaan P3B sebelum mengajukan tarif tax treaty, dimana proses ini dapat menambah beban kerja tim finance karena harus melakukan pengecekan mendalam terhadap mitra asing, mengumpulkan dokumentasi pendukung yang lebih rinci, dan menyesuaikan proses validasi melalui Coretax DJP yang menghendaki kepatuhan administrasi yang presisi, dimana kesalahan kecil dalam pengisian bisa langsung berakibat pada penolakan manfaat tax treaty.
Nilai Strategis di Balik Rumitnya Regulasi
Meskipun pada awalnya terlihat membebani dan rawan memicu pelanggaran bagi oknum tertentu, jika kita melihat lebih jauh dengan kacamata bisnis, transformasi kepatuhan digital ini sebenarnya adalah investasi strategis jangka panjang yang menguntungkan semua pihak:
1. Keuntungan Bagi Perusahaan: Tiket Emas Menuju Investasi Global
Ketertiban dalam mengisi LKPM dan Form DGT format baru secara otomatis membangun rekam jejak tata kelola yang bersih (good corporate governance). Di era digital, kepatuhan (compliance) adalah bentuk reputasi. Ketika sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi atau mencari pendanaan global, data yang terekam rapi di sistem pemerintah akan menjadi bukti kuat bahwa bisnis perusahaan tersebut bersih. Investor internasional tentu jauh lebih percaya pada perusahaan yang transparan.
2. Keuntungan Bagi Negara: Iklim Kompetisi yang Adil dan Sehat
Bagi Indonesia, ketegasan digital seperti PMK No. 112 Tahun 2025 dan kehadiran sistem Coretax berfungsi untuk membasmi praktik transfer pricing ilegal dan perusahaan cangkang tanpa substansi. Langkah ini memastikan perusahaan lokal atau PMA yang patuh tidak kalah bersaing dengan pemain nakal yang memotong kompas demi meraup untung tidak sah. Selain itu, keakuratan data dari LKPM membantu pemerintah mengambil kebijakan insentif fiskal yang jauh lebih tepat sasaran.
3. Risiko Kepastian dan Stabilitas Kemitraan dalam Rantai Bisnis
Dalam rencana menjalin korporasi bisnis, perusahaan-perusahaan biasanya melakukan due diligence dan audit berkala terhadap kepatuhan legalitas vendornya. Jika NIB suatu vendor yang akan melakukan kerja sama dengan suatu perusahaan tertentu bermasalah atau status pajak lintas negara vendor tersebut tidak jelas (terkait DGT Form), tim procurement perusahaan tersebut bisa langsung berpotensi untuk mencoret vendor itu dari daftar vendor, karena perusahaan biasanya akan menghindari untuk mengambil risiko yang berat atau menyulitkan. Selain itu, jika transaksi lintas negara terhambat karena Form DGT yang tidak valid di sistem Coretax, dampaknya adalah ketidakpastian tarif tax treaty yang berpotensi menyebabkan perusahaan Indonesia wajib memotong pajak dengan tarif tertinggi (20%) sesuai ketentuan PPh Pasal 26 untuk mengamankan posisi kepatuhan mereka.
Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap kedua regulasi ini berperan penting dalam kemitraan berbisnis dan kelancaran arus kas antar perusahaan yang terhindar dari sengketa.
4. Jaminan Keberlanjutan dan Citra Etis Merek Bagi Konsumen
Perusahaan yang patuh menjamin keberlanjutan layanannya karena terbebas dari sengketa hukum yang bisa menghentikan produk mereka dari pasar sewaktu-waktu. Selain itu, konsumen modern, khususnya generasi muda, kini semakin peduli pada aspek citra etis dari merek yang mereka konsumsi, termasuk kepatuhan suatu merek terhadap regulasi yang berlaku [8]. Menunjukkan komitmen pada regulasi negara kini bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari narasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang organik untuk memenangkan hati pasar.
Risiko Munculnya Perusahaan "Nakal" yang Mengakali Regulasi
Meskipun keuntungan yang didapat dalam mematuhi kedua regulasi tersebut bersifat jangka panjang dan baik untuk keberlanjutan usaha, namun apakah perusahaan-perusahaan akan langsung berkomitmen untuk mematuhi dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan resmi yang berlaku?
Atau bahkan, apakah kerumitan ini justru berpotensi memunculkan perusahaan nakal yang mencoba mencari celah hukum? Jawabannya: Sangat mungkin, bahkan kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi. Ketika birokrasi terasa menyesakkan, sebagian oknum bisnis cenderung memilih jalan pintas demi mempertahankan kelancaran usaha atau menekan biaya pajak sekecil mungkin tanpa memedulikan kepatuhan. Pada tahun 2023 silam, Kasatgas 4 Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Ipi Maryati Kuding mengatakan bahwa dunia usaha merupakan sektor penyumbang kasus korupsi terbanyak. Di mana modus yang ditemukan adalah suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan, itu yang paling banyak terjadi. Kasus-kasus korupsi tersebut terjadi dalam praktik transaksional karena proses perizinan yang tidak memberikan kepastian baik terhadap biaya, proses, persyaratan maupun waktu [9].
Lantas, bagaimana agar perusahaan tidak malas dan ragu untuk patuh?
Agar kepatuhan digital ini tidak lagi menjadi momok yang melelahkan atau membuat manajemen tergoda mengambil jalan pintas, perusahaan dapat menerapkan tiga langkah taktis berikut:
- Ganti Mindset "Beban" Menjadi "Aset": Posisikan biaya untuk menyewa ahli yang bisa mengedukasi tim atau posisi-posisi yang bersangkutan untuk mendapatkan pelatihan membuat laporan hukum yang benar dan akurat, bukan sebagai beban pengeluaran operasional melainkan sebagai investasi manajemen risiko. Sebab jauh lebih menguntungkan jika perusahaan mempunyai tim yang patuh, terkoordinasi, dan benar-benar paham untuk mengurus kedua regulasi tersebut daripada membayar konsultan hukum saat NIB dibekukan atau membayar denda pajak miliaran akibat salah mengisi formulir.
- Otomatisasi Sistem Pengumpulan Data: Rasa ragu dan/atau malas biasanya muncul akibat proses administrasi yang masih manual. Mulailah mengintegrasikan sistem pembukuan internal dan manajemen SDM perusahaan dengan kebutuhan pelaporan digital. Jika data internal sudah rapi dan siap ditarik kapan saja, pengisian triwulanan di OSS maupun pemotongan via Coretax tidak akan lagi menyita waktu yang lama.
- Edukasi Proaktif dengan Mitra Asing: Terkait Form DGT yang baru, jangan menunggu masa bayar pajak tiba untuk menanyakan dokumen kelayakan pada mitra luar negeri Anda. Jadikan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan PMK No. 112 Tahun 2025 sebagai syarat wajib di awal klausul kontrak kerja sama (vendor onboarding). Dengan begitu, tidak ada kepanikan di tengah jalan yang berisiko menghambat transaksi bisnis Anda.
Pada akhirnya, penerapan regulasi LKPM dan format baru Form DGT di tahun 2026 ini bukan sekadar perubahan administratif berbasis digital, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam standar kepatuhan dunia usaha di Indonesia. Perusahaan yang enggan beradaptasi dan cenderung mencari celah hukum tidak hanya menghadapi risiko sanksi legalitas serta denda pajak yang berat, tetapi juga berpotensi kehilangan kepercayaan dalam rantai pasok dan pasar global. Sebaliknya, manajemen yang visioner akan memandang kerumitan regulasi ini sebagai investasi strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan mengintegrasikan sistem data internal dan bersikap proaktif terhadap regulasi, kepatuhan tidak lagi menjadi beban operasional, melainkan sebuah aset yang menjamin keberlanjutan bisnis, stabilitas kemitraan, serta reputasi positif perusahaan di masa depan.
Daftar Hukum / Referensi Regulasi:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025, Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“PMK No. 112 Tahun 2025”)
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“BKPM No. 5 Tahun 2021”)
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 (“ Perka BKPM 5/2025”)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018
Referensi:
[3]https://dpmptsp.rembangkab.go.id/mengenal-lkpm-laporan-wajib-pelaku-usaha-dalam-penanaman-modal/
[8]https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2026.1762826/full
[9] https://infopublik.id/kategori/nusantara/773580/index.html