Dunia investasi tidak pernah lepas dari risiko. Bagi para penanam modal, salah satu metrik krusial yang dihitung sebelum menaruh modal bukan lagi sekadar proyeksi keuntungan, melainkan manajemen risiko: seberapa aman aset mereka jika terjadi konflik di tengah jalan?
Di Indonesia, komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nondiskriminatif tercermin dalam UU Penanaman Modal, yang menegaskan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara serta memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing.
Namun, dalam praktik bisnis, apakah kekuatan perlindungan hukum antara Investor Dalam Negeri (PMDN) dan Investor Asing (PMA) benar-benar seimbang saat menghadapi sengketa?
Berikut perbandingan dari beberapa aspek strategis beserta landasan hukumnya.
1. Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Terhadap Risiko Investasi
Ketakutan terbesar bagi setiap investor asing adalah pengambilalihan aset secara sepihak oleh negara (expropriation) [1] [2]. Sementara bagi investor lokal, risiko muncul dalam bentuk regulasi yang tumpang tindih, yang dapat mengancam jaminan kepastian hukum atas investasi mereka [3].
Perbedaan antara kedua investor terletak pada lapisan perlindungan hukum dan jalur penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan nilai kompensasi atau klaim pengambilalihan:
- Investor Lokal: Perlindungan utamanya berada dalam hukum domestik Indonesia. Kepastian dan perlindungan hukum mereka atas investasi ditegakkan melalui asas kepastian hukum dalam UU Penanaman Modal, sistem OSS yang memberikan kepastian persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan biaya, serta upaya pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi melalui koordinasi antarinstansi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Investor Asing: Sama seperti investor lokal, investor asing juga mendapatkan perlindungan dari UU Penanaman Modal, seperti dalam Pasal 7, dimana pemerintah menjamin tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal (kecuali berdasarkan undang-undang dan disertai kompensasi yang adil). Selain itu, investor asing juga dapat memperoleh proteksi tambahan di luar UU Penanaman Modal melalui Bilateral Investment Treaty (BITs) maupun Regional Investment Agreement (RIA) antara Indonesia dengan negara asal investor. BITs dan RIA bertindak sebagai "perisai hukum" internasional yang mengatur perlindungan hak-hak investor asing untuk dapat langsung menggugat Pemerintah Indonesia melalui lembaga Arbitrase Internasional [3]. Namun BITs dan RIA bukanlah merupakan syarat mutlak untuk mengakses arbitrase internasional, sehingga investor asing dapat langsung mengajukan klaim ke arbitrase internasional tanpa perlu BIT. Meskipun demikian, BITs dan RIA dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan.
2. Fleksibilitas Penyelamatan Modal (Exit Strategy)
Jika konflik sudah tidak bisa dimitigasi dan investor memutuskan untuk menarik diri dari proyek, fleksibilitas dalam memindahkan aset (repatriasi) menjadi penentu kelangsungan modal mereka.
- Investor Asing (PMA): Berdasarkan Pasal 8 UU Penanaman Modal, investor asing memiliki hak untuk repatriasi, yaitu transfer kembali nilai investasi, keuntungan, atau aset ke negara asal mereka di luar negeri. Jaminan ini memberikan kepastian bahwa modal asing dapat ditarik keluar dari Indonesia secara hukum.
- Investor Lokal (PMD): Karena investor lokal berada di dalam negeri, konsep repatriasi tidak relevan bagi mereka. Yang relevan adalah fleksibilitas dalam melakukan pemindahan hak atas saham, pengalihan kekayaan perseroan, penggabungan, atau pembubaran dan likuidasi perseroan. Perlindungan dan mekanisme ini sepenuhnya tunduk pada koridor hukum domestik Indonesia, khususnya ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.
Menakar Kesetaraan Perlindungan Investor Asing dan Investor Lokal
Secara normatif dan regulasi, UU Penanaman Modal Indonesia telah memberikan pondasi keadilan yang sangat solid. Baik investor lokal (PMDN) maupun asing (PMA) memiliki kedudukan, jaminan anti-nasionalisasi, hak kompensasi berbasis harga pasar, hingga fleksibilitas exit strategy (repatriasi modal) yang sepenuhnya setara di atas kertas.
Namun, jika terjadi konflik atau sengketa di tengah jalan, daya tawar investor asing (PMA) secara praktis menjadi lebih kuat, namun tergantung pada pihak yang berkonflik:
- Sengketa PMA vs PMDN (investor asing melawan investor lokal): Secara normative UU Penanaman Modal menyatakan kesetaraan kedudukan antara PMDN dan PMA meskipun secara praktik penanganan sengketa dilapangan, kedudukan PMDN cenderung lebih superior dibandingkan dengan PMA. Penyelesaian sengketa PMA dan PMDN melalui forum arbitrase (nasional dan internasional) memiliki kendala dalam proses eksekusi putusan karena kewajiban untuk mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berpotensi untuk dibatalkan. Sementara itu, perlindungan hukum dalam sengketa PMA dan PMDN akan lebih memberikan perlindungan hukum dalam eksekusi bagi PMA manakala melibatkan pemerintah melalui forum ICSID yang putusannya setara putusan final. Meski demikian, model penyelesaian sengketa PMA dan PMDN yang demikian harus melalui proses yang rumit dan tidak mudah.
- Sengketa PMA vs Pemerintah (investor asing melawan pemerintah): Di sini, kedudukan pemerintah relatif lebih lemah karena investor asing memiliki "perisai tambahan" berupa Bilateral Investment Treaty (BIT), Regional Investment Agreements (RIA), atau Instrumen Investasi Internasional (IIA) sejenisnya. Perjanjian-perjanjian ini membuka akses eksklusif bagi investor asing untuk membawa Pemerintah Indonesia ke forum Arbitrase Internasional ICSID jika terjadi perselisihan yang memiliki kekuatan putusan setara putusan final dalam hal pelaksanaan eksekusinya..
Sementara itu, investor lokal (PMDN) harus sepenuhnya bersandar pada koridor hukum dan sistem peradilan domestik, baik mereka berlawanan dengan investor asing maupun pemerintah.
Pada akhirnya, meskipun hak substantifnya sama, dan bahkan terkadang mempunyai posisi lebih kuat ketika melawan investor asing, namun investor asing memiliki jaring pengaman hukum berskala global yang membuat posisi tawar mereka lebih kuat atau diperhitungkan saat mitigasi konflik membentur jalan buntu, terutama dalam sengketa melawan pemerintah atau jika mereka sudah melibatkan pemerintah dalam kasus sengketanya melawan investor lokal.
Keunggulan ini bukan karena hukum domestik membedakan mereka, melainkan karena investor asing memiliki "perisai tambahan" berupa Bilateral Investment Treaty (BITs) maupun Regional Investment Agreements (RIA). Faktor inilah yang membuka akses eksklusif bagi investor asing untuk membawa Pemerintah Indonesia ke forum Arbitrase Internasional ICSID jika terjadi perselisihan. Namun meskipun demikian, efektivitas “perisai” ini bergantung pada forum yang dipilih: apabila sengketa diajukan ke ICSID, putusan arbitrase cenderung lebih final dan sulit dibatalkan oleh pengadilan domestik sehingga memberi keuntungan signifikan bagi investor asing. Sebaliknya, bila forum yang dipilih adalah arbitrase seperti UNCITRAL, ICC, atau SIAC, putusan arbitrase masih berpotensi diuji atau dibatalkan oleh pengadilan domestik.
Sementara itu, investor lokal harus sepenuhnya bersandar pada koridor hukum dan sistem peradilan domestik. Pada akhirnya, meskipun hak substantifnya sama, investor asing memiliki jaring pengaman hukum berskala global yang membuat posisi tawar mereka lebih diperhitungkan saat mitigasi konflik membentur jalan buntu.
Daftar Hukum / Referensi Regulasi:
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”)
Referensi:
[3]https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/20306/14022/42315