All articles

Benarkah Penyadapan Presiden Termasuk Tindak Pidana Makar?

Mengulas aturan hukum penyadapan ilegal, unsur tindak pidana makar, serta kaitannya dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden menurut KUHP Nasional.

Written byAdmin
Published

Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. 

Selasa, 3 November 2026, kepolisian mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik kemudian menyatakan akan mendalami kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.

Dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sasarannya tidak hanya nomor telepon Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Meski demikian, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Penyadapan berkaitan dengan pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi, sedangkan makar mensyaratkan adanya niat melakukan serangan yang diwujudkan melalui persiapan.

Aturan Penyadapan Ilegal di Indonesia

Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan kewenangan dan prosedur yang diatur undang-undang. Namun, penyadapan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”). Pasal ini melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Selain itu, Pasal 42 UU Telekomunikasi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan diterima pelanggan. Pemberian informasi untuk kepentingan proses peradilan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengaturan pidana mengenai penyadapan juga mengalami perubahan. Sebelumnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (“UU ITE”) melarang intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara sengaja dan tanpa hak.

Namun, sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (“KUHP Nasional”) berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan pidana dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE tersebut dicabut melalui Pasal 622 KUHP Nasional, sehingga aturan pidana penyadapan ilegal kini merujuk pada Pasal 258 KUHP Nasional. 

Pasal 258 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak  Rp2 miliar.

Dengan demikian, tindakan penyadapan yang sah harus memiliki dasar hukum dan dilakukan oleh pihak berwenang sesuai prosedur. Sebaliknya, penyadapan tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana. 

Unsur Delik “Makar” dalam KUHP Nasional

Pasal 160 KUHP Nasional mendefinisikan makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang disertai persiapan. Hal ini berarti, seseorang tidak cukup hanya memiliki niat saja, namun harus ada persiapan untuk mewujudkan serangan tersebut.

KUHP Nasional membedakan beberapa bentuk makar berdasarkan sasaran dan tujuannya.

Pertama, makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 191 KUHP Nasional, yakni mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Kedua, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 192 KUHP Nasional yakni, makar dengan maksud membawa sebagian atau seluruh wilayah Indonesia jatuh ke dalam kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Indonesia.

Ketiga, makar terhadap pemerintah diatur dalam Pasal 193 KUHP Nasional yakni, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, mencakup upaya meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan niat, persiapan, dan tujuan serangan guna menetapkan suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan makar. 

Penyadapan Presiden dan Dugaan Tindak Pidana Makar

Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting tidak hanya memunculkan persoalan hukum terkait kerahasiaan komunikasi, tetapi juga bisa memunculkan dugaan dengan adanya tindak pidana makar. 

Untuk mengungkap dugaan tersebut, penyidik perlu menelusuri tujuan dan rangkaian tindakan di balik penyadapan. Salah satu aspek yang didalami adalah dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS). [1] Penghapusan data tersebut menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang diselidiki untuk mengungkap tujuan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. [2]

Dalam perspektif hukum pidana, penyidik harus membuktikan tujuan di balik tindakan tersebut. Jika penyidik menemukan bukti bahwa para pihak merencanakan serangan terhadap Presiden, penyidik dapat mempertimbangkan Pasal 191 KUHP Nasional. Pasal ini mengatur makar dengan tujuan membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. 

Sementara itu, jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa penyadapan merupakan bagian dari rencana menggulingkan pemerintah, penyidik dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal ini mengatur tindak pidana makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Dengan demikian, penyidik wajib menelusuri motif di balik tindakan penyadapan guna memastikan penyadapan hanya bertujuan untuk memperoleh informasi secara ilegal atau menjadi bagian dari rencana menyerang Presiden maupun menggulingkan pemerintah. 

Lebih dari itu, penelusuran motif penyadapan menjadi bagian penting dalam mengungkap sekaligus membuktikan ada atau tidaknya unsur makar.

Penutup 

Penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur yang sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, penyadapan terhadap Presiden tidak otomatis termasuk makar. Penyidik perlu membuktikan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan rencana serangan terhadap Presiden, sebab dalam penanganan perkara harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah yang didasarkan pada bukti yang objektif.

Daftar Hukum/Referensi Regulasi:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Nasional”).
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”).
Referensi:

[1] https://news.detik.com/berita/d-8737091/pernyataan-lengkap-polri-tetapkan-listyo-sigit-dkk-tersangka-penyadapan-prabowo?page=2 

[2] https://www.liputan6.com/news/read/8336901/dugaan-makar-penyadapan-presiden-naik-ke-penyidikan